Demokrasi dapat dikatakan selaku salah satu makna pandangan hidup yang berasal dari Barat. Akan tetapi guna pelaksanannya sendiri para pendiri Bangsa setuju paham demokrasi sebagai salah satu perlengkapan untuk mewujudkan warga yang sejahtera dengan berdasarkan pada makna nilai yang tercantum dalam Pancasila.
Hal ini supaya pelaksannya sendiri cocok dengan kepribadian serta jati diri bangsa Indonesia, sehingga pemakaian demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat haruslah cocok dengan seperangkat dasar negeri yakni Pancasila.
Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila dalam sila pertama sampai dengan ke-5.
Hingga hal tersebut menjadi seperangkat kebijaksanaan yang mengisyaratkan kepada bangsa Indonesia agar terus melakukan musyawarah mufakat sebelum mengambil keputusan.
Namun, harus dipahami jika penggunaan voting tidak dilarang, tetapi digunakan untuk jalan akhir saat jalan mufakat menemukan kata buntu.
Contoh Demokrasi Pancasila
Adapun beberapa contoh penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia, sebagai berikut:
Perlindungan Atas Golongan Minoritas
Implementasi dari pelaksanaan karakteristik demokrasi Pancasila yang cocok dengan sila- 1, misalnya saja terikat dengan para penghayat keyakinan semacam Sunda wiwitan, Batak Parmalim, Ugamo Bangsa Batak, serta Sapto Darmo yang mempunyai peran hukum yang sama dengan 6 penganut agama serta keyakinan yang terdapat di Indonesia.
Area Sekolah
Pelaksanaan dalam contoh demokrasi Pancasila di lembaga pembelajaran, pada sekolah misalnya pada saat terdapatnya pemilihan pimpinan kelas.
Dimana seluruh pemecahan permasalahan ataupun pengambilan keputusan butuh didasarkan dengan musyawarah serta mufakat.
Walaupun, jikalau tidak terdapat keputusan bersama hingga tiap anggota yang terdapat dalam kelas tersebut dapat mengambil keputusan dengan voting.
Pemerintahan Indonesia
Ruang lingkup pelaksanaan demoktasi Pancasila yang terdapat dalam pemerintahan yakni dengan melaksanakan seluruhnya sistem sosial pemerintahan yang cocok UUD 1945 selaku konstitusi maupun norma sosial paling tinggi.
Misalnya saja dengan melaksanakan Wewenang MPR yaitu Pasal 3 ayat 1 hingga 3 dengan tugas yakni mengganti undang- undang, menetapkan undang- undang, serta melantik Presiden serta Wakil Presiden.
Adanya Pemilihan Umum
Jikalau ditarik dalam sejarah pendirian Bangasa Indonesia, bisa dikatakan bahwa pada awalnya dengan nama nusantra kekuasaan dijalankan dengan garis keturunan dimana kerajaanlah yang memang penuh status sosial dan peran sosial di masyarakat.
Tetapi, sesudah Indonesa merdeka ada pemilihan umum secara terus dilakukan serta berkesinambungan. Hal tersebut menjadi bukti kalau pelaksanaan pandangan hidup Pancasila telah dialami saat ini, cocok dengan Sila- 4 Pancasila.
Hukuman Mati bagi Bandar Narkoba
Proses sosial serta interaksi sosial dalam penjalanan hukuman mati di bermacam negeri telah banyak yang dihapuskan. namun tidak untuk Indonesia, pelaksanannya masih terus menerus diterapkan. Terutama untuk para pengedar narkoba kelas atas.
Hal ini tentu saja pemecahan ataupun gagasan pemecahan permasalahan sosial yang timbul terikat dengan hukuman tidak berasal dari sumber suara paling banyak, tetapi gagasan yang dirasa sangat benar.
Sebabnya senantiasa diberi hukuman mati sebab narkoba sejatinya sanggup mengganggu generasi serta masa depan anak bangsa.
