Menurut pengertiannya Demokrasi Terpimpin adalah sistem demokrasi yang seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara, yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno
Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membacakan Dekret Presiden yang berisi tentang pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan pengembalian UUDS 1950 ke UUD 1945.
Dekret presiden 5 Juli menandai awal Demokrasi Terpimpin. Sistem demokrasi ini memperkuat kedudukan presiden dan kabinetnya dalam menjalankan pemerintahan.
Dan berikut ini kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di masa Demokrasi Terpimpin.
1. Kehidupan Politik
Sistem Demokrasi Terpimpin berusaha mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa Demokrasi Liberal.Corak politik yang muncul pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain kebebasan partai politik yang dibatasi serta sentralisasi kekuasaan Presiden sebagi kepala negara dan kepala pemerintahan.
Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Djuanda. Selanjutnya, ia membentuk Kabinet Kerja dibawah kepemimpinannya.
Dalam perkembangannya, sistem Demokrasi Terpimpin yang dijalankan Soekarno mulai menyimpang dari UUD 1945.
Hal tersebut ditandai dengan beberapa peristiwa seperti pembentukan MPRS pada tanggal 31 Desember 1959 oleh Presiden Soekarno. Anggota MPRS dipilih dan diangkat langsung oleh presiden Soekarno.
Selanjutnya, pada tanggal 24 Juni 1960 Presiden Soekarno secara resmi membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Sebagai gantinya Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).
Pemerintahan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin cenderung mengarah ke otoriter. Salah satu indikasinya yaitu, pada tanggal 1 Mei 1963 MPRS mengeluarkan ketetapan tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
Kemudian, pada masa Demokrasi Terpimpin juga ditandai munculnya doktrin-doktrin politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno seperti Manipol USDEK, Resopim, Nasakom, Nefo, Oldefo.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah Indonesia juga terlibat konfrontasi dengan Belanda dalam masalah Irian Barat tahun 1963.
Akhirnya, pada tahun 1963, konfrontasi tersebut berakhir dan bersatunya Irian Barat ke wilayah NKRI.
Selain dengan Belanda, pemerintah Indonesia juga berkonfrontasi dengan Malaysia tahun 1964. Dan dampaknya keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB tanggal 7 Januari 1965.
2. Kehidupan Ekonomi
Pada masa Demokrasi Terpimpin peran pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi semakin besar. Karena, Presiden Soekarno menetapkan konsep Ekonomi Terpimpin.Langkah pertama yang dilakukan Soekarno dalam membangun perekonomian adalah menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, terutama milik Belanda.
Namun, kebijakan kurang maksimal karena para perusahaan sudah terlebih dahulu menarik modalnya dari Indonesia.
Kondisi perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin mengalami kemerosotan. Krisis ekonomi ditandai dengan tingginya Inflasi. Untuk mengatasinya Soekarno memaksimalkan peran badan usaha milik negara (BUMN).
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan peran Koperasi. Selain memaksimalkan BUMN dan Koperasi, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan ekonomi dengan membentuk Dewan Perancang Nasional, Devaluasi Mata Uang Rupiah.
Lalu, memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran belanja, membekukan simpanan pada bank, mencetuskan Deklarasi Ekonomi, dan menghimpun dana revolusi.
Dalam prosesnya, kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalankan ternyata mampu mengatasi masalah ekonomi. Dekarenakan situasi politik Indonesia yang sedang berkonfrontasi dengan negara-negara Barat.
Selain itu, terdapat kebijakan yang tidak tepat sasaran seperti kebijakan Dana Revolusi yang digunakan untuk menjalankan Politik Mercusuar Presiden Soekarno melalui pembangunan bangunan megah dan penyelengaraan Ganefo.
3. Kehidupan Sosial
Kehidupan sosial budaya pada masa Demokrasi Terpimpin ditandai dengan perkembangan peran etnik Tionghoa, dominasi PKI terhadap kehidupan masyarakat perdesaan, pertentangan antara Lekra dan Manifes Kebudayaan (Manikebu), dan pembatasan kebebasan Pers.Di bidang budaya Presiden Soekarno mulai membatasi kebebasan berkreasi dan musik-musik Barat seperti tarian "rock and roll", dansa ala "cha-cha", musik ala "ngak-ngik-ngok gila-gilaan".
Pemeritahan pada masa Demokrasi Terpimpin dianggap tidak berhasil menyediakan kebutuhan sandang dan pangan bagi rakyat.
Dan disusul munculnya konflik dikarenakan dampak dari keluarnya Undang-Undang Reformasi Agraria. Undang-Undang yang mengatur tentang pembagian tanah bagi petani ini menimbulkan konflik antara petani dan pemilik tanah.
Semoga Bermanfaat!
