aaWnxJmZI5JY8FKCUvVg7FjFvZvkz69jLNXN7cby

Dampak Kebijakan Orde Baru: Politik Ekonomi, Sosial Budaya

Dampak Kebijakan Orde Baru: Politik Ekonomi, Sosial Budaya

Rezim Orde Baru berkuasa pada periode 1966-1998. Selama memerintah, rezim Orde Baru menerapkan beberapa kebijakan yang membawa dampak pada berbagai bidang.

Berikut ini dampak kebijakan rezim Orde Baru dalam bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya.

1. Bidang Politik 

Pemerintah rezim Orde Baru tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Dalam berdemokrasi pemerintah semestinya memfasilitasi aspirasi rakyat dalam rangka pembangunan.

Akan tetapi, pemerintah Orde Baru justru bersifat otoriter dan bersikap keras terhadap siapapun yang dianggap mengganggu jalannya pemerintahan.

Berbagai kebijakan politik pada masa Orde Baru juga berdampak pada proses rekrutmen politik yang bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara baik untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Oleh karena itu, kehidupan politik pada masa Orde Baru diwarnai praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

2. Bidang Ekonomi 

Kebijakan pemerintah Orde Baru membawa kemajuan dalam kehidupan ekonomi. Kemajuan tersebut salah satunya adalah suksesnya pelaksanaan Program pembangunan Lima Tahun (Pelita).

Kemajuan ekonomi rakyat Indonesia dibuktikan dengan penghargaan dari Food Agricultural Organization (FAO) atas keberhasilan swasembada beras pada tahun 1984.

Perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru mengalami peningkatan. Meskipun demikian, pembangunan ekonomi dan infrastruktur tidak terlaksana secara merata.

Pembangunan pada masa Orde Baru justru menciptakan ketimpangan antara Pulau Jawa dan wilayah luar Jawa. Wilayah Indonesia timur juga tertinggal secara kesejahteraan dibandingkan dengan wilayah Indonesia barat.

Tidak hanya ketimpangan ekonomi, distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana untuk pembangunan tidak dibarengi dengan kontrol efektif dari pemerintah.

Oleh karena itu, aliran dana dari pusat ke daerah dan sebaliknya sangat rawan disalahgunakan.

Masalah lain kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru adalah pertumbuhan ekonomi tidak pernah terdistribusikan secara merata kepada masyarakat.

Akibatnya, ketika Asia Tenggara dilanda krisis ekonomi pada pertengahan dekade 1990-an, perekonomian Indonesia turut terkena badai krisis tersebut.

3. Bidang Sosial Budaya

Pada masa Orde Baru rakyat mengalami peningkatan kesejahteraan yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan.

Akan tetapi, fondasi perekonomian yang tidak kuat mengakibatkan pembangunan yang dilakukan pemerintah menjadi tidak merata. Oleh karena itu, tingkat kesenjangan sosial antara satu daerah di Indonesia sangat terlihat.

Sebagian rakyat Indonesia di daerah seperti Kalimantan Timur, Riau, dan Papua tidak bisa menikmati hasil pembangunan padahal wilayah tersebut adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam.

Masalah hak asasi manusia (HAM) juga menjadi sorotan penting pada masa Orde Baru. Hal tersebut tidak lepas dari kontrol ketat pemerintah terhadap kebebasan pers dan penerbitan.

Pembatasan tersebut dilakukan dengan cara membuat Surat Izin Terbitan (SIT) dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Bagi media pers yang melakukan kritik kepada pemerintah, pemerintah akan langsung mencabut SIUPP dan membredel media tersebut.

Pembatasan juga dilakukan pemerintah dalam kegiatan pendidikan melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).

Semoga Bermanfaat!
DONASI VIA SAWERIA Bantu berikan donasi jika artikelnya dirasa bermanfaat. Donasi akan digunakan untuk memperbaharui blog mingseli.id agar lebih baik. Terima kasih.
Related Posts

Related Posts

Posting Komentar